Bolehkah PNS Diangkat Jadi Perangkat Desa? Ini Aturannya

LIHATLAGI.COM, Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten/Kota menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 bisa diangkat menjadi Perangkat Desa.

Ketentuan mengenai PNS diangkat jadi Perangkat Desa diatur pada pasal 67 ayat (1) dan (2). Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

(2) Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

peraturan PNS jadi perangkat desa
Ilustrasi dari Bengkulu Ekspress

Pada ayat (1) jelas disebutkan bahwa PNS yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal ini dia harus mengajukan izin tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian.

Sedangkan pada ayat (2) menegaskan bahwa PNS dibebaskan sementara dari kewajibannya selaku pegawai negeri sipil selama PNS itu menjadi Perangkat Desa dan dia tetap berhak menerima gaji PNS.

Setelah dia berhenti menjadi Perangkat Desa, maka dia pun harus kembali menjalankan kewajibannya selaku pegawai negeri sipil sampai memasuki masa pensiun.

Selain harus mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian, PNS yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa juga harus memenuhi persyaratan menjadi Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah di Kabupaten/ Kota masing-masing.

Syarat menjadi Perangkat Desa menurut PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal Pasal 65 yaitu:

(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

  1. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  2. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  3. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
  4. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

(2) Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Baca juga: Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2020

Kelengkapan persyaratan administrasi diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Silakan baca juga: Syarat dan Berkas Administrasi Calon Perangkat Desa.

Demikian, semoga informasi tentang ketentuan PNS diangkat menjadi Perangkat Desa ini bermanfaat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan tulis komentar:
Ketik namamu di sini