Alasan dan Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2020

LIHATLAGI.COM, Biasanya, calon Kepala Desa terpilih memiliki rencana untuk mengganti Perangkat Desa. Bisa jadi karena inisiatif Kepala Desa itu sendiri untuk meningkatkan kinerja para pembantunya atau atas tuntutan tim sukses dan pendukungnya.

Namun, tim sukses dan pendukung calon Kepala Desa juga harus paham bahwa pemberhentikan Perangkat Desa tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemberhentian Perangkat Desa harus melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika Kepala Desa asal memberhentikan Perangkat Desa, bisa jadi Kepala Desa terkena masalah, misalnya menghadapi tuntutan dari Perangkat Desa yang dipecat tanpa alasan.

Mekanisme pemberhentian perangkat desa
Ilustrasi dari Kompas

Menurut PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 61, yang termasuk Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.

Alasan Pemberhentian Perangkat Desa

Menurut PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 68 ayat (1), alasan Perangkat Desa berhenti ada 3 (tiga), yakni:

a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

Pada pasal 68 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014, Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. berhalangan tetap;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Meninggal dunia itu bukan kuasa manusia, tetapi urusan Allah SWT.

Alasan yang paling enak bagi Kepala Desa untuk memberhentikan Perangkat Desa adalah Perangkat Desa itu sendiri yang mengundurkan diri. Persoalannya, apakah dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru, Perangkat Desa akan mengundurkan diri? Belum tentu, bukan? Kecuali dia merasa tidak nyaman.

Jika Perangkat Desa tidak mengundurkan diri, maka jalan lain adalah diberhentikan oleh Kepala Desa. Nah, dalam hal memberhentikan Perangkat Desa, seorang Kepala Desa harus menempuh prosedur atau mekanisme yang sesuai dengan Undang-Undang.

Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa

Pada pasal 69 PP Nomor 43 Tahun 2014, disebutkan bahwa mekanisme pemberhentikan Perangkat Desa dilaksanakan sebagai berikut:

a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;

b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan

c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Menurut pasal 70, ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri.

Baca juga: Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Demikian, informasi terkait alasan dan mekanisme pemberhentian Perangkat Desa. Semoga bermanfaat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan tulis komentar:
Ketik namamu di sini