Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2020

LIHATLAGI.COM, Ketentuan mengenai mekanisme atau prosedur pengangkatan Perangkat Desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Menurut PP Nomor 43 tahun 2014 pasal 61, Perangkat Desa terdiri atas:

a. sekretariat Desa;

b. pelaksana kewilayahan; dan

c. pelaksana teknis.

Mekanisme pengangkatan perangkat desa
Ilustrasi dari Harapan Rakyat

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf paling banyak 3 urusan, yaitu Urusan TU & Umum, Urusan Keuangan dan Urusan Perencanaan.

Lihat juga: Besaran Gaji Sekretaris Desa Tahun 2020

Pelaksana Kewilayahan yaitu Kepala Dusun (Kadus) atau sebutan lain. Jumlah dusun ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Lihat juga: Gaji Kepala Dusun (Kadus) Tahun 2020

Sedangkan pelaksana teknis paling banyak terdiri atas seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Pelayanan dan Seksi Kesejahteraan.

Lihat juga: Gaji Kaur dan Kasi (Perangkat Desa) Tahun 2020

Syarat Menjadi Perangkat Desa

Untuk dapat diterima menjadi Perangkat Desa seperti disebutkan di atas, yakni Kaur, Kasi dan Kadus, harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada Pasal 65 PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagai berikut:

(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

(2) Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pengangkatan Perangkat Desa tidak bisa dilakukan semena-mena oleh Kepala Desa. PP Nomor 43 Tahun 2014 juga mengatur mekanisme atau prosedur pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana tertuang pada pasal 66 sebagai berikut:

a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;

b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;

c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan

d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Itulah persyaratan dan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Secara teknis dan mekanisme lebih detil diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/ Wali Kota.

Baca juga: Alasan dan Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa

Semoga informasi ini bermanfaat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan tulis komentar:
Ketik namamu di sini